-

Soal Latihan Ilmu Pengetahuan Sosial SD dari bank soal untuk menghadapi ujian sekolah dan unas

Soal lain tiga

A. Pilihlah jawaban yang paling tepat !
1. Berikut ini yang termasuk ciri-ciri sikap kepahlawanan adalah ....
a. berani dan tertib               c. berani dan rela berkorban
b. gotong royong dan berani               d. sabar dan gotong royong

2. Seorang pahlawan sejati akan melakukan perjuangan dengan tujuan ....
a. mendapat imbalan               c. ikhlas tanpa pamrih
b. mendapat pujian               d. untuk kepentingan diri sendiri

4. Menghargai pahlawan yang paling penting adalah dengan cara ....
a. menjadikan namanya sebagai nama jalan
b. menabur bunga di makamnya
c. memuat gambarnya pada uang kertas
d. meneruskan cita-cita perjuangannya

5. Seorang pahlawan wanita yang berasal dari Aceh adalah ....
a. RA Kartini               c. Dewi Sartika
b. Cut Nyak Dhien               d. Nyi Ahmad Dahlan

6. Menghargai jasa pahlawan merupakan salah satu bentuk sikap ....
a. ingin dipuji               c. berjiwa besar
b. chauvinisme               d. kapitalis

7. Sikap kepahlawanan harus diterapkan oleh ....
a. pegawai negeri               c. presiden dan para menteri
b. para anggota DPR dan MPR               d. seluruh masyarakat Indonesia

8. Orang yang berjasa terhadap bangsa atau negara disebut ....
a. pahlawan               c. polisi
b. presiden               d. tentara

9. Jenderal Ahmad Yani adalah salah satu pahlawan ....
a. Revolusi               c. Kemerdekaan
b. Proklamasi               d. Pergerakan Nasional

10. Berkat perjuangan dan jasa para pahlawan di masa penjajahan, akhirnya bangsa Indonesia mendapat ....
a. kejayaan               c. kemudahan
b. kemerdekaan               d. kesengsaraan

11. Menyerahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan merupakan wujud rela berkorban yang diwujudkan di ....
a. lingkungan sekolah               c. lingkungan bernegara
b. lingkungan kelas               d. lingkungan keluarga

12. Menyeberangkan seorang nenek di jalan merupakan contoh wujud dari sikap ....
a. berani               c. kerukunan
b. kepahlawanan               d. toleransi

13. Wujud ikut serta seorang pelajar dalam memajukan bangsa adalah dengan cara ....
a. semangat lebih maju               c. menjaga kesehatan badan
b. bersikap terbuka               d. belajar dengan giat

14. Orang yang disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa adalah ....
a. pejuang kemerdekaan               c. dokter
b. pegawai pemerintah               d. guru

15. Musuh utama pelajar yang harus diperangi saat ini adalah ....
a. penjajah               c. penjahat
b. pemerintah               d. kemalasan

B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat!
1. Ketika melihat seorang anak jatuh dari sepeda seharusnya kita ....
2. Bersedia meminta maaf dan memberi maaf adalah contoh sikap ....
3. Sikap kepahlawanan harus diterapkan dengan ....
4. Pangeran Hasanuddin adalah seorang pahlawan dari ....
5. Cinta tanah air disebut juga dengan istilah ....
6. Setiap tanggal 10 Nopember bangsa Indonesia memperingati Hari ....
7. Bangsa Indonesia paling lama dijajah oleh bangsa ....
8. Menggunakan produk dalam negeri adalah contoh sikap ....
9. Memberi maaf kepada orang lain harus dilakukan dengan ....
10. Seorang pahlawan perempuan dari daerah Jawa Barat adalah ....

C. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban tepat!
1. Apa yang dimaksud dengan sikap kepahlawanan ?
2. Sebutkan 3 contoh perilaku yang menunjukkan sikap kepahlawanan !
3. Bagaimana cara kita menghormati jasa para pahlawan bangsa kita ?
4. Apa akibatnya bila semua orang tidak ada yang bersedia mengalah?
5. Sebutkan 5 nama pahlawan kemerdekaan!

Teknik Pencapan pada Kain

Pencapan adalah suatu proses pemberian warna pada kain secara tidak merata sesuai dengan motif yang telah ditentukan dan hasilnya memiliki ketahanan luntur warna. Untuk mencapai hasil pencapan yang baik pada proses pencapan dibutuhkan kondisi yang spesifik, peralatan khusus dan desain yang sempurna, desain memiliki nilai seni yang tinggi dan biasanya diciptakan sebagai hasil karya seni.

Teknik pencapan intinya merupakan cara pemindahan desain dengan suatu peralatan tertentu yang diharapkan dapat menjamin mutu dan kualitas hasil pencapan.
Pada pencapan dapat digunakan bermacam-macam warna dan golongan zat warna dalam satu kain dan tidak saling mempengaruhi. Beberapa teknik yang dapat digunakan dalam proses pencapan adalah sebagai berikut.



1. Pencapan blok (Block Printing)

Cetakan terbuat dari kayu atau logam tembaga dengan bagian motif yang menonjol. Zat warna dituang ataupun dipoles pada bantalan, selanjutnya alat cetak ditekankan pada bantalan yang sudah mengandung zat warna, kemudian dicapkan kepermukaan kain yang telah dipasang di atas meja cap. Jalannya kain dan alat cetak dilakukan secara manual oleh tangan.
Pencapan blok (Block Printing) peralatannya sangat simpel dan sederhana, cara ini sudah sejak lama dipergunakan, Pencapan blok sangat tidak efisien, tidak bisa untuk motif halus dan lembut, memerlukan biaya yang mahal, produksinya rendah + 10 m per jam, sehingga cara ini jarang dipergunakan. Pada industri batik pencapan blok banyak dilakukan, perbedaannya bukan pasta zat cap yang dicapkan pada kain tetapi lilin dicapkan pada kain, peralatan pencapan blok yang digunakan biasa disebut canting cap.


2. Pencapan semprot (Spray Printing)..........

...... Selengkapnya tentang Teknik Pencapan pada Kain klik disini

.

BlogRoll

Membuat blogroll di posting biasa blogspot, bukan di widget (gadget), akhirnya berhasil juga. Berikut ini contohnya:

Menulis Cerita Pendek dari Peristiwa yang Dialami

Kita pasti memiliki banyak pengalaman atas peristiwa-peristiwa yang pernah kalian alami. Dari sekian banyak peristiwa, tentu ada yang sangat mungkin untuk digubah menjadi sebuah cerita dalam berbentuk cerita pendek. Jadikanlah peristiwa tersebut sebagai inspirasi atau ide cerita. Dengan menceritakan peristiwa yang kita alami sendiri, tentu akan lebih mudah kita lakukan.

Beberapa langkah berikut ini dapat kita pertimbangkan sebagai masukan dalam menulis cerita pendek.

1. Memilih ide cerita
Pilihlah salah satu di antara puluhan atau ratusan peristiwa yang pernah kalian alami, yang paling mungkin untuk
digubah menjadi cerpen.

2. Membuat garis besar cerita
Setelah menentukan peristiwa, buatlah garis besar cerita, seperti membuat tahapan-tahapan alur cerita.

3. Mengembangkan garis besar cerita menjadi cerita
Garis besar cerita yang sudah dibuat dapat dikembangkan menjadi cerita pendek.


4. Memeriksa keruntutan dan kelogisan cerita
Setelah cerita selesai ditulis, periksalah keruntutan dan kelogisan cerita sehingga cerpen tersebut menjadi runtut dan logis.


Paradoks Kembar (Twins Paradox) memang akan tetap menjadi Paradoks saja

Teringat tentang pelajaran di sekolah dulu, juga dari membaca beberapa tulisan di internet, ingin mencoba memberikan pendapat tentang hal ini. Berikut dikutip dari kutipan di forum sebagai salah satu penjelasan mengenai Paradoks Kembar yang kemudian dicoba untuk dibahas di bawah.
mungkin sobat masih belum mengerti tentang judul artikel ini, yang dimaksud denngan paradoks kembar adalah suatu kejadian yang menarik dari masalah pemekaran waktu.
Jika sobat masih belum mengerti,baiklah saya akan memberikan contoh,misalnya ada 2 orang kembar, anton & wima.anton pergi berpetualang saat berumur 25 tahun menuju ke sebuah planet x yang berjarak 30 tahun cahaya dari bumi.pesawat antariksanya dapat dipercepat sampai mencapai kelajuan mendekati kelajuan cahaya.setalah tiba di planet x, anton menjadi sangat rindu dengan rumahnya dan segera kembali ke bumi dengan kelajuan sangat tinggi yang sama.ketika tiba di bumi, anton sangat terkejut karena melihat kota yang di tinggalkannya telah berubah menjadi kota supermodern dan saudara kembarnya, wima telah berusia 75 tahun dan menderita sakit tua.anton sendiri hanya bertambah usia 10 tahun enjadi 35 tahun.ini karena proses biologi dari tubuhnya mengalami perlambatan selama perjalanannya mengarungi antariksa.jika masih belum mengerti, lihat saja gambar di bawah ini
 
sangatlah wajar jika kita mengajukan pertanyaan,”kembaran manakah yang sesungguhnya bergerak dengan kelajuan mendekati kelajuan cahaya, dank arena itu pertambahan usianya lebih kecil ?” disinilah letak paradoksnya: Dari kerangka acuan wima, dia adalah diam,sementara saudaranya anton bergerak dengan kecepatan sangat tinggi.pada pihak lain, menurut anton, dia adalah diam ,sementara saudara kembarnya di bumi bergerak menjauhinya dan kemudian mendekatinya.kasus ini menimbulkan kebingungan, manakah kembaran yang sesungguhnya berusia lebih tua.
Pemecahan masalah paradoks ini bergantung pada ketidaksimetrisan kehidupan pasangan kembar itu.dalam seluruh hidupnya, wima yang di bumi selalu berada dalam kerangka acuan inersial, kecuali periode singkat ketika anton membalikan pesawatnya menuju ke bumi, tetapi periode ini dapat kita abaikan .dengan demikian , perhitungan wima sebagai acuan dalam menghitung selang waktu perjalanan anton adalah sah (benar)menurut teori relativitas khusus.sebaliknya, anton mengalami sederatan percepatan dan perlambatan selama perjalanannya ke planet x dan kembali ke rumah, dank arena itu ia tidak selalu dalam gerak lurus beraturan.ini berarti anton berada dalam suatu kerangka acuan non-inersial selama sebagian waktu dari perjalanannya.\, sehingga perhitungan selang waktu berdasarkan teori relativitas khusus adalah tidak sah dalam kerangka acuan ini.jadi, kesimpulan yang benar adalah petualang angkasa selalu lebih muda ketika kembali ke bumi.
Jadi, jika anda ingin awet muda dibandingkan saudara atau teman anda maka ciptakanlah pesawat luar angkasa yang kecepatannya mendekati kecepatan cahaya yaitu 3 x 108 m/s, dan setelah itu, adakanlah perjalanan ke luar angkasa dan insya allah jika anda pulang ke bumi maka umur anda hanya bertambah beberapa tahun saja sedangkan saudara atau teman anda pasti memiliki umur yanga sangat jauh berbeda dengan anda.
Paradoks itu memang akan tetap menjadi paradoks, karena pada kenyataannya umur (waktu yang kita lalui) tidak ada hubungannya dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dan juga jarak yang kita tempuh.

Jika kita menuju suatu tempat yang jaraknya misalnya 30 tahun cahaya dan dapat kita tempuh dalam waktu 10 tahun pulang pergi, berarti kecepatan kita adalah 6 kali cahaya. 

Jika kita melakukan perjalanan selama 10 tahun di dalam pesawat, maka umur kita akan bertambah 10 tahun, 
sama halnya jika kita menunggu di bumi ataupun dimana saja selama 10 tahun, maka umur kita akan bertambah 10 tahun.

Teori yang dikeluarkan tentang relativitas khusus dan paradoks kembar adalah jika kita mengukur sesuatu dengan cahaya atau penglihatan, tidak ada hubungannya dengan faktor waktu secara absolut.

Jika saudara kembar kita pergi ke tempat yang jaraknya 30 tahun cahaya dalam waktu 5 tahun. Maka, memang dari bumi, kita tidak akan melihatnya (misalnya dengan teropong yang sangat kuat) pada saat itu, melainkan kita akan menyaksikan saudara kita sampai di tempat itu 35 tahun kemudian.
Itu bukan berarti saudara kita menempuh waktu 5 tahun, sedangkan kita telah menempuh waktu 35 tahun, hanya saja, pada tahun ke-5 kita belum bisa melihat saudara kita, karena cahaya yang menyampaikan pandangan kita belum sampai. Tapi sebenarnya 30 tahun yang lalu saat itu terjadi, cahaya pandangan kita belum sampai ke tempat itu.
Lalu kemudian, saat saudara kembar kita kembali ke bumi dalam waktu 5 tahun juga, pada kenyataan, waktu di bumi juga sama-sama 5+5 = 10 tahun, sama dengan waktu yang telah ditempuh oleh saudara kita yang naik pesawat dengan sangat cepat. Hanya saja, pada saat saudara kita sampai di bumi, karena pesawatnya lebih cepat dari cahaya, maka kita dan saudara kita itu sama-sama belum bisa melihat saudara kita sampai di tempat yang jaraknya 30 tahun cahaya itu, pada saat itu. Namun tetap kita berdua bisa melihat dia di tempat itu 25 tahun kemudian (35 tahun dari waktu berangkat).

Bagaimana? 
Paradoks itu memang cuma paradoks kan?

Oh, ya, bagaimana dengan pandangan saudara kita yang meninggalkan bumi dengan kecepatan melebihi kecepatan cahaya itu?
Maka dia akan melihat waktu bumi berjalan mundur. Dan saat 5 tahun kemudian dia sampai dijarak 30 tahun cahaya, dia melihat bumi 30 tahun lalu (25 tahun dari saat dia berangkat). 
Apakah waktu di bumi berjalan mundur? Dan menurut teori paradoks kembar, orang bumi menjadi lebih muda 25 tahun?
Tidak. 30 tahun yang lalu yang dia lihat itu, hanya menurut penglihatan dia saja, karena pandangan yang dia terima adalah pandangan 30 tahun yang lalu. Sedangkan sebenarnya waktu di bumi juga berjalan 5 tahun. Tapi saat sekarang (yang sudah berjalan 5 tahun setelah dia tinggalkan) belum bisa dia saksikan dari jarak 30 tahun cahaya itu.
Kemudian dia kembali ke bumi, maka menurut pandangan dia, waktu di bumi berjalan lebih cepat. Dimulai dari 30 tahun lalu, hingga sampai di bumi, pada saat 5 tahun kemudian, sesuai dengan waktu yang dibutuhkan dalam menempuh jarak itu. 
Apakah waktu di bumi berjalan lebih cepat, dan manusia disitu menjadi makin cepat tua?
Tidak. Hanya menurut pandangan dia saja waktu bumi berjalan cepat. Karena pada jarak 30 tahun cahaya, yang dia lihat adalah pada waktu itu adalah waktu 30 tahun yang lalu. Dan pada saat dia sampai di bumi, maka yang dia lihat adalah waktu sekarang, yakni 10 tahun kemudian dari saat dia meninggalkan bumi.

Ya, paradoks, itu hanya ada pada pandangan dan penglihatan, karena dipengaruhi oleh cahaya. Dan alat ukur yang kita gunakan terpengaruh oleh kecepatan cahaya.

====================================
Dengan kecepatan berapapun kita mengelilingi bumi, memutarinya ke arah barat seolah menyalip matahari, misalnya berangkat jam 3 sore sampai ditempat jam 8 pagi (waktu setempat), maka bukan berarti umur kita berkurang 7 jam. Jika ditempat asal kita tadi sekarang pukul 4 sore, berarti umur kita telah bertambah 1 jam, meski ditempat kita sekarang pukul 8 pagi. Lalu misalnya kita mengelilingi bumi dengan jauh lebih cepat lagi, misalnya dalam waktu 1 jam bisa keliling bumi 30 kali. Meski kita telah melawan rotasi bumi, bukan berarti umur kita berkurang 30 hari, namun tetap saja waktu yang kita perlukan adalah 1 jam, yang berarti umur kita bertambah 1 jam. Ya, begitulah umur kita tetap telah bertambah 1 jam meski kita telah melihat matahari telah mundur dari barat ke timur 30 kali.

Ok.
Afandi Kusuma

Pencapan Rol (Roller Printing) -Bahan Tekstil


Mesin pencapan rol diciptakan pada tahun 1785 oleh Thomas Bell. Penciptaan mesin ini sangat penting dalam perkembangan industri tekstil khususnya industri tekstil bidang pencapan. Pencapan rol adalah pencapan kontinyu, mesin pencapan ini menggunakan rol cetak beralur yang dipahat/diukur/digrafir pada permukaannya sesuai dengan pola. Rol cetak membawa pasta cap yang disuplaikan oleh rol penyuap dan selanjutnya pasta cap dipindahkan pada kain yang dicap, metoda pencapan rol dapat dilihat pada gambar di sebelah.


(A) Silinder utama, silinder ini dilapisi oleh kain tebal yang disebut lapping (B) lapping ini bentuknya bantalan dan akan menahan kain ketika kain dicap/diwarnai. Silinder utama berputar selama pencapan berlangsung dankain dicap melalui bagian ini.(H) adalah bak berisi pasta zat warna penyuplai rol cetak. (F) rol cetak (G) rol penyuap (Furnishing roller), rol ini bisa dibuat dari rol kayu yang dilapisi kain atau rol sikat, bagian bawah rol penyuap dicelupkan pada pasta cap dan pada saat berputar akan membawa pastacap yang akan menyuplai rol cetak. Rol penyuap bersinggungan dengan rol beralur dan pada saat yang bersamaan pasta cap mewarnai seluruh permukaan rol cetak, pasta cap pada permukaan rol cetak selanjutnya dihilangkan dengan pisau baja yang disebut dengan colour doctor (J) bagian yang beralur harus terisi pasta sedangkan bagian rol yang rata harus bersih dari pasta cap.

................ Selengkapnya tentang Pencapan Rol (Roller Printing) -Bahan Tekstil klik disini

Latihan Soal PKN kelas 4 SD, untuk menghadapi ujian sekolah dan ujian nasional (Pemerintah Desan dan Kecamatan)

Berikut latihan Soal PKN kelas 4 SD, untuk menghadapi ujian sekolah dan ujian nasional, juga try out. Semoga bisa membuat kita makin rajin belajar dan berlatih mengerjakan soal. Makin sering kita berlatih, maka membuat kita makin ringan menyelesaikan soal-soal, dan akhirnya membuat kita menjadi lebih mudah menghadapi berbagai bentuk pertanyaan, dan menjawabnya dengan tepat dan cepat. Yuk terus berlatih, dan ajak teman-teman untuk bergembira bareng-bareng menyelesaikan soal yang ada.

Jangan lupa tuliskan komentar atau mungkin membantu menjawab di form komentar yang disediakan dibawah.

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan memberi tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d
1. Kegiatan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa disebut . . . .
a. pemerintahan desa               c. kegiatan desa
b. pemerintah desa                  d. kewajiban desa

2. Pemerintah desa terdiri atas . . . .
a. kepala desa
b. kepala desa dan perangkat desa
c. perangkat desa
d. sekretaris desa dan unsur kewilayahan

3. Lembaga pemerintahan di Indonesia yang paling bawah . . . .
a. desa/kelurahan                  c. kabupaten
b. kecamatan                        d. provinsi

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 mengatur tentang . . . .
a. kecamatan
b. pemerintah daerah
c. desa
d. Badan Permusyawaratan Desa

5. Desa dapat ditingkatkan statusnya menjadi . . . .
a. kecamatan                  c. kelurahan
b. kabupaten                  d. kota

6. Pemerintah kecamatan terdiri atas . . . .
a. camat
b. perangkat kecamatan
c. camat dan perangkat kecamatan
d. sekretaris kecamatan dan seksi kesejahteraan rakyat

7. Perangkat kecamatan bertanggung jawab kepada . . . .
a. bupati                      c. camat
b. walikota                  d. gubernur

8. Istilah kecamatan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam disebut dengan istilah . . . .
a. sagoe cut                  c. distrik
b. nagari                       d. gampong

9. Pemerintah kecamatan adalah bawahan dari . . . .
a. pemerintah kabupaten atau kota
b. pemerintah provinsi
c. pemerintah daerah
d. pemerintah pusat

10. Camat diangkat oleh bupati atau walikota atas usul . . . .
a. gubernur                               c. menteri dalam negeri
b. sekretaris daerah                  d. presiden

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tepat!
1. Sebutkan lembaga-lembaga yang ada di pemerintahan desa dan pemerintah kecamatan!
2. Mengapa organisasi pemerintahan di satu desa dengan desa lainnya belum tentu sama?
3. Sebutkan kewajiban kepala desa!
4. Sebutkan siapa saja perangkat kecamatan itu!
5. Gambarkan struktur organisasi pemerintah kecamatan?

C. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan memberi tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d di bawah ini!
1. Kepala daerah kabupaten disebut . . . .
a. gubernur                 c. walikota
b. bupati                     d. sekretaris daerah

2. Di bawah ini yang bukan merupakan lembaga pemerintahan yang ada di kabupaten/kota adalah . . . .
a. bupati                                 c. pengadilan tinggi
b. kepolisian resort                 d. DPRD

3. Membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah adalah tugas . . . .
a. sekretaris daerah                 c. lembaga teknis daerah
b. pamong praja                      d. dinas daerah

4. Pemerintahan kota dikepalai oleh seorang . . . .
a. walikota              c. gubernur
b. bupati                 d. sekretaris daerah

5. Kabupaten memiliki kedudukan . . . dengan kota.
a. sederajat                    c. lebih rendah
b. lebih tinggi                 d. seimbang

6. Perangkat daerah kota antara lain sekretariat daerah, dinas daerah, dan . . . .
a. asisten I, II, III, IV                 c. kepala daerah
b. DPRD kota                           d. lembaga teknis daerah

7. Gubernur merupakan pimpinan di wilayah . . . .
a. kota                         c. kecamatan
b. kelurahan                 d. provinsi

8. Fungsi DPRD provinsi untuk membentuk peraturan daerah provinsi bersama dengan gubernur merupakan fungsi . . . .
a. legislasi                    c. pengawasan
b. anggaran                 d. interpelasi

9. Di bawah ini yang bukan termasuk perangkat daerah provinsi adalah . . . .
a. kelurahan                              c. dinas daerah
b. sekretariat daerah                 d. lembaga teknis daerah

10. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bertanggung jawab kepada . . . .
a. rakyat                               c. presiden
b. DPRD provinsi                 d. menteri dalam negeri

D. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tepat!
1. Siapakah yang dimaksud pemerintahan kabupaten?
2. Sebutkan apa saja tugas dan wewenang walikota?
3. Sebutkan apa saja kewajiban gubernur!
4. Jelaskan perbedaan antara pemerintahan kabupaten dan pemerintahan provinsi!
5. Sebutkan apa saja perangkat daerah provinsi?

E. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan memberi tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d di bawah ini!
1. Sebelum perubahan UUD 1945, lembaga tertinggi negara Indonesia adalah . . . .
a. presiden                 c. DPR
b. MPR                     d. rakyat

2. Di bawah ini yang termasuk dalam lembaga legislatif adalah . . . .
a. presiden                                c. BPK
b. Mahkamah Agung                 d. Mahkamah Konstitusi

3. Lembaga negara yang adanya setelah amandemen UUD 1945 adalah . . . .
a. Komisi Yudisial                 c. BPK
b. DPR                                 d. DPA

4. Melantik presiden dan wakil presiden adalah tugas dari . . . .
a. MPR                 c. Mahkamah Konstitusi
b. DPR                 d. Mahkamah Agung

5. Masa jabatan Badan Pemeriksa Keuangan adalah . . . .
a. 6 tahun                  c. 4 tahun
b. 5 tahun                  d. 3 tahun

6. Di bawah ini yang bukan tugas dari DPR adalah . . . .
a. membentuk dan menetapkan UU bersama dengan presiden
b. menetapkan APBN
c. melaksanakan pengawasan
d. mengubah dan menetapkan UUD

7. Pemerintah pusat adalah presiden yang dalam menjalankan tugas pemerintahannya dibantu oleh . . . .
a. wakil presiden                  c. MPR
b. BPK                               d. DPA

8. Anggota MPR terdiri atas . . . .
a. DPR dan DPD                    c. DPD dan BPK
b. DPR dan DPRD                  d. DPD dan Utusan Golongan


9. Fungsi DPR yang berfungsi sebagai lembaga pembuat peraturan perundang-undangan adalah . . . .
a. fungsi anggaran                       c. fungsi legislasi
b. fungsi pengawasan                  d. fungsi interpelasi

10. Di bawah ini yang termasuk dalam lembaga eksekutif adalah . . . .
a. presiden                  c. DPR
b. MPR                      d. Mahkamah Agung

F. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tepat!
1. Sebutkan lembaga-lembaga negara di Indonesia setelah amandemen UUD 1945!
2. Sebutkan lembaga-lembaga negara yang termasuk dalam lembaga yudikatif!
3. Jelaskan kapan wakil presiden dapat menggantikan tugas presiden!
4. Sebutkan apa saja kekuasaan presiden sebagai kepala negara!
5. Sebutkan menteri-menteri yang berada di bawah naungan departemen!

G. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan memberi tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d di bawah ini!
1. Di era globalisasi ini gaya tradisional semakin tersisih, dan masyarakat mulai menganut . . . .
a. gaya hidup sederhana                  c. gaya hidup apa adanya
b. gaya hidup modern                     d. gaya hidup kuno

2. Orang dengan mudah mendapat informasi dari internet. Hal ini menunjukkan pengaruh globalisasi di bidang . . . .
a. transportasi                  c. hiburan
b. komunikasi                  d. seni

3. Untuk mendapatkan informasi dari satu negara dengan negara lain dapat memanfaatkan teknologi . . . .
a. pariwisata                    c. transportasi
b. duta negara                 d. telekomunikasi

4. Di bawah ini yang merupakan pengaruh positif dari globalisasi adalah . . . .
a. kemajuan di bidang transportasi
b. pergaulan bebas
c. penyalahgunaan narkoba
d. perilaku individual

5. Budaya asing yang tidak perlu ditiru dan tidak sesuai dengan kepribadian bangsa adalah . . . .
a. memakai pakaian minim
b. memakai jas saat acara resmi
c. menggunakan internet
d. menggunakan telepon genggam

6. Tim kesenian Indonesia yang pernah tampil di festival Gendang Nusantara adalah . . . .
a. kelompok kesenian Danasih
b. kelompok kesenian Jawa Timur
c. tim kesenian Sumatera Selatan
d. tim kesenian dari Bali

7. Dalam menentukan sikap terhadap pengaruh globalisasi adalah
dengan cara . . . .
a. pengendalian diri
b. menentang globalisasi
c. menerima dengan senang
d. mengikuti perkembangan globalisasi

8. Tayangan televisi dari luar negeri yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa sebaiknya . . . .
a. ditiru
b. dilihat
c. dihilangkan
d. dihafalkan
9. Di bawah ini yang merupakan dampak negatif dari globalisasi adalah . . . .
a. teknologi semakin canggih
b. mengubah perilaku masyarakat menjadi konsumtif
c. dalam berkomunikasi semakin mudah dan cepat
d. teknologi transportasi semakin meningkat

10. Sikap yang ditunjukkan masyarakat sebelum berkembangnya globalisasi adalah . . . .
a. individual
b. mau menang sendiri
c. materialistik
d. gotong royong

H. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tepat!
1. Menurut kamu, apa yang dimaksud globalisasi?
2. Budaya asing yang bagaimanakah yang dapat diterima bangsa Indonesia?
3. Tunjukkan contoh pengaruh globaliasi dalam bidang makanan!
4. Sebutkan apa manfaat tukar menukar kebudayaan antara negara satu dengan negara lainnya!
5. Apa yang harus kamu lakukan terhadap perkembangan globalisasi yang semakin cepat?

I. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan memberi tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d di bawah ini!
1. Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat disebut . . . .
a. kecamatan
b. desa
c. kabupaten
d. provinsi

2. Desa dipimpin oleh seorang . . . .
a. kepala desa
b. perangkat desa
c. BPD
d. kepala desa dan perangkat desa

3. Masa jabatan seorang kepala desa adalah . . . .
a. 3 tahun
b. 4 tahun
c. 5 tahun
d. 6 tahun

4. Di bawah ini yang bukan merupakan kewajiban pemerintah kota atau pemerintah kabupaten adalah . . . .
a. mewujudkan keadilan dan pemerataan
b. meningkatkan pelayanan dasar pendidikan
c. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak
d. memberikan pertimbangan terhadap rencana pembangunan wilayah

5. Hak pemerintah untuk mengatur urusan rumah tangga/pemerintahannya sendiri disebut . . . .
a. sentralisasi
b. desentralisasi
c. otonomi
d. dekonsentrasi

6. Pemerintah yang berhak untuk memungut pajak dan retribusi
daerah adalah . . . .
a. kelurahan
b. kecamatan
c. kabupaten dan kota
d. provinsi

7. Lembaga kepolisian di tingkat kecamatan adalah . . . .
a. polsek
b. polres
c. poltabes
d. polda

8. Wilayah kabupaten terdiri atas beberapa . . . .
a. RT
b. RW
c. desa/kelurahan
d. kecamatan

9. Gubernur dalam kedudukannya sebagai daerah otonom bertanggung jawab kepada . . . .
a. rakyat melalui DPRD
b. presiden
c. menteri
d. kepala daerah

10. Di bawah ini yang bukan kewenangan gubernur adalah . . . .
a. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota
b. koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah provinsi dan kabupaten/kota
c. koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten kota
d. memungut pajak daerah dan retribusi daerah

11. Salah satu wewenang Komisi Yudisial adalah . . . .
a. mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi
b. mengusulkan pengangkatan hakim agung
c. memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberi grasi dan rehabilitasi
d. memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan wakil presiden menurut undang-undang

12. Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah . . . .
a. mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Dasar
b. mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar
c. membentuk undang-undang bersama dengan presiden
d. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar

13. Salah satu tugas dan wewenang MPR adalah . . . .
a. memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD
b. melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum
c. menetapkan peraturan pemerintah
d. mengadili pada tingkat kasasi

14. Kekuasaan presiden dalam bidang legislatif adalah . . . .
a. memegang kekuasaan pemerintah menurut UUD
b. mengangkat duta dan konsul
c. bekerja sama dengan DPR untuk membuat undang-undang dan menetapkan APBN
d. presiden menerima penempatan duta negara lain

15. Menteri bertanggung jawab kepada . . . .
a. MPR
b. DPR
c. MA
d. presiden

16. Berikut ini beberapa ciri yang menandakan semakin berkembangnya globalisasi dan dunia, kecuali . . . .
a. berkembangnya barang-barang seperti telepon genggam, televisi, dan internet
b. meningkatnya masalah bersama
c. meningkatnya interaksi kultural
d. hambatan di bidang industri

17. Banyaknya fast food di restoran Indonesia menunjukkan pengaruh globalisasi dalam hal . . . .
a. pakaian
b. makanan
c. hiburan
d. seni

18. Sikap kita terhadap semua budaya asing yang masuk ke Indonesia adalah . . . .
a. menerima budaya asing yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
b. menolak semua budaya asing yang masuk ke Indonesia
c. menerima semua budaya asing
d. tidak peduli terhadap semua budaya asing

19. Budaya asing yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah . . . .
a. individualisme
b. konsumtif
c. bekerja keras
d. materialisme

20. Selain berpedoman pada Pancasila, menyeleksi budaya asing juga harus berlandaskan . . . .
a. nilai-nilai agama
b. UUD 1945
c. adat istiadat daerah masing-masing
d. hukum yang berlaku di Indonesia

J. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tepat!
1. Gambarkan struktur organisasi pemerintahan desa!
2. Mengapa desa bukan merupakan bawahan dari kecamatan?
3. Sebutkan apa saja lembaga-lembaga yang ada di pemerintahan kabupaten!
4. Gubernur memiliki kedudukan ganda. Sebutkan kedudukan ganda tersebut!
5. Apa yang dimaksud fungsi legislatif bagi DPRD provinsi?
6. Sebutkan tugas dan wewenang DPR!
7. Sebutkan kewajiban dan wewenang Mahkamah Konstitusi!
8. Sebutkan lembaga yang termasuk pemerintahan pusat!
9. Berilah contoh adanya kemajuan di bidang transportasi!
10. Mengapa kita harus menyeleksi budaya asing yang masuk ke Indonesia?

Solusi Atasi Banjir di Sidoarjo


Banjir di kota, memang sangat mengganggu banyak pihak. Penduduk yang rumahnya tergenang, tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari dengan leluasa dan nyaman. Sayangnya banjir itu kerap terjadi di musim hujan seperti saat ini. Dan itu sudah terjadi setiap musim hujan pada setiap tahunya. Kita telah melihat banyak pejabat yang peduli mencoba mencari solusi. Kawan-kawan masyarakat pun telah berusaha mengatasi dan meminta tanggung jawab pemerintah. Wacana dan diskusi juga telah banyak dilakukan untuk mendapatkan jawaban yang terbaik untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah ini.
Banjir di kota Sidoarjo, telah kita ketahui disebabkan daya tampung sungai yang menerima kiriman air hujan tidak mencukupi. Kota Sidoarjo yang dilewati banyak sungai, sangat dipengaruhi oleh kapasitas sungai dalam menerima luapan air. 
Pengerukan dan pelebaran sungai adalah langkah yang tepat untuk mengatasi banjir Sidoarjo. Sayang sekali, pengerukan yang dilakukan sering kurang efektif karena sasarannya kurang tepat. Memperdalam dan melebarkan sungai di sisi dekat kota memang bagus untuk memperbesar daya tampung. Namun petugas dan yang berwenang, sering melupakan adanya bottleneck antara sungai di dekat kota (hulu) dengan sisi muara sungai. Mengenai hal ini mari kita diskusikan.

SOLUSI Praktis mengatasi Banjir (kota Sidoarjo).

1. Meninggikan atau mengurug daerah yang tergenang.
Langkah cepat untuk mengatasi banjir di kota adalah meninggikan daerah yang banjir (saja). Pada saat terjadi genangan, kita bisa mengetahui dengan mudah, mana daerah yang lebih rendah dibanding yang lain. Kita juga bahkan bisa menandai banjir yang terjadi, sampai pada posisi mana. Lalu, untuk mengatasinya kita tinggikan daerah itu, maka berikutnya tidak akan terjadi genangan lagi di tempat itu. Hanya saja, kita juga harus memperhatikan, jangan sampai wilayah kita tidak banjir, tapi dengan sewenang-wenang airnya kita limpahkan pada tetangga kita. :) Ya, dalam satu kawasan, harus sama-sama ditinggikan dan membuat saluran pembuangan hingga ke sungai dengan bagus yang dapat menampung semua buangan air hujan di wilayah itu.

2. Memelihara daerah resapan.
Banyaknya pembangunan perumahan dan peruntukan yang lain, membuat area resapan di wilayah Sidoarjo makin menyempit. Dan untuk mendukung pembangunan yang terus meningkat di Sidoarjo, hal ini memang sulit untuk kita hindari. Pertumbuhan, mau tidak mau harus mengorbankan area resapan, yang sangat kita butuhkan, namun sulit kita hindari. 

3. Membersihkan dan memperluas penampang saluran (sungai) pembuangan air hujan ke laut.
Solusi ini yang paling penting untuk dilakukan dalam mengatasi banjir Sidoarjo. Bukan saja pengerukan dan pelebaran (memperluas penampang) sungai namun juga bagaimana memperlancar aliran air menuju laut. 
Jika masalah air pasang dikatakan sebagai kendala, hal itu adalah kurang tepat untuk kota Sidoarjo. Karena dengan mudah kita bisa melihat, jika terjadi banjir, air sungai meluap, maka aliran air sangat deras, bahkan saat air laut pasang. Hal itu menunjukkan ketinggian air di hulu (kota) masih cukup tinggi dibanding permukaan di muara (air laut pasang). Jika kita menyusuri sungai saat banjir dan air sungai meluap, kita bisa tahu bahwa arus air tetap deras pada saat pasang, kecuali hingga mendekati muara (pada saat air laut pasang tinggi), yang memang disitu air sungainya sangat lebar.
Hambatan yang lebih besar, arus air melalui sungai untuk menuju laut, sangat mudah kita lihat di daerah sungai yang melengkung dan menyempit. Untuk memastikan, kita bisa mengukur kecepatan arus air dengan menyusuri aliran sungai saat banjir. Pada tempat terjadi arus yang lebih deras dari tempat sebelumnya, berarti di disitu terjadi bottleneck. Dan terutama di daerah bottle neck itulah kita atasi.

Gambar diatas adalah foto udara (dari maps.google) daerah aliran sungai dari kota Sidoarjo menuju laut. Kita bisa melihat, bahwa sungainya berkelok-kelok yang membuat aliran air kurang lancar. Untuk jangka pendek, kita bisa memperlebar daerah yang diperlukan saja, seperti dalam gambar berikut ini.

Dan untuk jangka panjang, kita bisa memotong sungai yang berkelok-kelok itu dan meluruskannya. Hal ini dapat kita laksanakan dengan lebih mudah untuk saat ini karena area tersebut adalah area tambak. Jika pemerintah kabupaten Sidoarjo serius ingin mengatasi masalah banjir, bukan saja mengurug daerah yang rendah di kota, namun memperlancar arus air ke laut sangat perlu segera dilakukan. Atasi bottleneck, dan berikutnya meluruskan sungai selama sekitar daerah aliran sungai yang berkelok-kelok itu masih berupa tambak. Nanti setelah daerah itu sudah banyak gedung, akan lebih sulit untuk melakukannya.


Sidoarjo, 28 Desember 2011
Afandi Kusuma

Lembaga-lembaga dalam Susunan Wilayah Kecamatan


Kecamatan adalah wilayah administratif di Indonesia di bawah kabupaten atau kota. Kecamatan terdiri atas desa-desa atau kelurahan-kelurahan. 
Pemerintah kecamatan dipimpin oleh camat dengan dibantu oleh perangkat kecamatan. Camat merupakan pegawai negeri sipil dan bertanggung jawab kepada bupati atau walikota karena kecamatan adalah bawahan kabupaten atau kota. Perangkat kecamatan juga berstatus pegawai negeri sipil dan bertanggung jawab pada camat.


Perangkat kecamatan itu antara lain:
1. Sekretaris kecamatan
2. Seksi-seksi yang terdiri atas:
a. Seksi pemerintahan
b. Seksi pembangunan
c. Seksi perekonomian
d. Seksi kemasyarakatan
e. Seksi ketenteraman dan ketertiban

Struktur Organiiisasiii Wilayah Kecamatan

Camat merupakan pemimpin kecamatan. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Camat diangkat oleh bupati/walikota atas usul sekretaris daerah kabupaten/kota dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat.
Tugas camat adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati sesuai karakteristik wilayah kebutuhan daerah dan menyelenggarakan kegiatan pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Seperti halnya desa, struktur organisasi di satu kecamatan dengan kecamatan lainnya juga belum tentu sama. Seksi-seksi yang ada juga dapat berlainan. Hal ini karena antara satu kecamatan dengan kecamatan lainnya memiliki kondisi dan kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, struktur organisasi yang ada harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing kecamatan. Untuk lebih memahami organisasi pemerintah kecamatan, perhatikan bagan berikut ini.



Kepala desa dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan kepala desa atau disingkat pilkades.

Kepala desa dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan kepala desa atau disingkat pilkades. Masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Kepala desa dan perangkat desa umumnya berasal dari penduduk setempat dan menetap atau bertempat tinggal di desa itu.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 14 sampai dengan 15 dengan tegas dijelaskan tugas, kewenangan, kewajiban, dan hak kepala desa. Tugas kepala desa antara lain menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kewenangan kepala desa antara lain memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kewajiban kepala desa antara lain meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD. Syarat-syarat menjadi calon kepala desa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 sebagai berikut.
a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
b. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta pemerintah.
c. Berpendidikan paling rendah SLTP atau sederajat.
d. Berusia paling rendah 25 tahun.
e. Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa.
f. Penduduk desa setempat.
g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 tahun.
h. Tidak dicabut hak pilihnya.
i. Belum pernah menjabat kepala desa paling lama 10 tahun atau 2 kali masa jabatan.
j. Memenuhi syarat lain yang diatur peraturan daerah kabupaten/kota.

Disalin dari Buku Sekolah

Sistem Pemerintahan Desa dan Pemerintah Kecamatan *

Pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sedangkan pemerintah kecamatan terdiri atas camat dan perangkat kecamatan. Di dalam pemerintahan desa dan pemerintah kecamatan masing-masing memiliki struktur organisasi yang berbeda. Bagaimana struktur organisasi pemerintahan desa dan pemerintah kecamatan? Apakah antara desa dan kecamatan yang satu dengan yang lainnya pasti memiliki struktur organisasi yang sama?


Pemerintahan desa adalah kegiatan mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat desa. Pemerintahan desa adalah sebuah organisasi. Oleh karena itu, di dalam pemerintahan desa terdapat lembaga pemerintahan dan susunan organisasinya.



Lembaga-lembaga dalam Susunan Pemeriiintahan Desa


Lembaga adalah badan (organisasi) yang tujuannya melakukan penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha. Desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh kepala desa. Istilah desa dapat disebut dengan nama lain. Begitu pula segala istilah dan lembaga-lembaga di desa dapat disebut dengan nama lain sesuai dengan karakteristik adat istiadat desa tersebut. Hal ini merupakan salah satu pengakuan dan penghormatan pemerintah terhadap asal usul dan adat istiadat setempat. Di beberapa daerah, untuk menyebut desa dipergunakan istilah antara lain nagari di Sumatera Barat, kampung di Papua, dan gampong di Nanggroe Aceh Darussalam.
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.


Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memerhatikan asal usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada. Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa pemerintah desa bersama BPD dengan memerhatikan saran dan pendapat masyarakat setempat. Desa yang berubah menjadi kelurahan, lurah dan perangkatnya diisi dari pegawai negeri sipil dan kekayaannya menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat. Dalam wilayah desa dapat dibagi atas dusun yang merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa.
Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa Kewenangan desa menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 7 di antaranya adalah urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa dan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten serta urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundanganundangan yang diserahkan kepada desa. Khusus berhubungan dengan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa antara lain menetapkan peraturan desa, memilih pimpinan pemerintahan desa, memiliki kekayaan sendiri, menggali dan menetapkan sumber-sumber pendapatan desa, menyelenggarakan gotong royong, dan lainlain.
Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), bantuan pemerintah, dan bantuan pemerintah daerah.
Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sumber pendapatan desa
Kepala Desa
Perangkat Desa
Badan Permusyawaratan Desa
Lembaga Kemasyarakatan




Disalin dari Buku Sekolah

What is Batik, Hal-hal yang perlu Anda ketahui tentang Batik (Indonesia)


Batik merupakan proses pembuatan disain menggunakan zat perintang berupa malam/lilin dengan nilai seni yang tinggi dengan cara ditulis menggunakan canting atau kuas selanjutnya diberi warna.
Untuk mengetahui tentang batik, perlu juga mengenal peralatan batik, cara pelekatan malam/lilin, pemberian
warna, jenis – jenis zat warna yang dapat digunakan.
Beberapa sumber menyebutkan bahwa sejarah pembatikan di Indonesia berhubungan dengan perkembangan kerajaan Majapahit dan kerajaan-kerajaan berikutnya di Jawa. Pengembangan batik dilakukan pada masa kerajaan Mataram, dan terus dikembangkan luas pada masa kerajaan Solo dan Yogyakarta. Selanjutnya diadopsi dan ditiru oleh masyarakat di daerah sekitarnya. Batik terus meluas menjadi pekerjaan rumah tangga termasuk keluarga istana dan hingga kini banyak digemari oleh keluarga-keluarga, bukan saja di Jawa, bukan saja di Indonesia, namun seluruh penjuru dunia. Pada masa kerajaan Majapahit, selain di pusar kerajaan (sekarang Mojokerto) batik dikembangkan di daerah Bonorowo (sekarang Tulungagung). Batik pada masa kerajaan Mataram, Solo dan Yogyakarta telah banyak menyempurnakan dan memperkaya corak yang telah ada di Mojokerto dan Tulungagung. Berikutnya menyebar ke Gresik, Surabaya, dan Madura. Hampir bersamaan pula berkembang ke Banyumas, Kebumen, Tegal, Pekalongan, dan Cirebon.

       Pada mulanya seni batik merupakan kesenian lukisan di atas kain untuk keluarga raja-raja Indonesia. Awalnya batik diproduksi terbatas dalam kraton dan hasilnya untuk pakaian raja dan keluarga serta para pengikutnya. Banyak dari pengikut raja yang tinggal diluar kraton, maka kesenian batik ini dibawa dan dikerjakan ditempatnya masing-masing. Hingga akhirnya ditiru oleh masyarakat sekitar.  Pewarna yang digunakan dibuat sendiri dari tanaman yang ada misalnya pohon soga, mengkudu, tinggi, dan nila, dan bahan untuk soda dibuat dari soda abu, sedangkan untuk garamnya dibuat dari tanah lumpur.  Kini teknologi pembatikan makin canggih dan modern meskipun untuk seni, harus tetap dilakukan oleh tangan-tangan trampil yang kreatif secara manual seperti yang telah dilakukan sejak ratusan tahun lalu.
Corak batik memiliki kekhasan tersendiri yang sangat kuat sesuai keluarga-keluarga yang mengembangkan batik. Dan hingga kini corak tersebut masih bisa dikenali dengan cukup jelas. 
Pada awalnya motif atau pola batik didominasi bentuk binatang dan tanaman. Kemudian batik mengalami  perkembangan secara lambat laun beralih pada motif abstrak yang menyerupai wayang, awan, relief candi, dan sebagainya. Melalui penggabungan corak lukisan dengan seni dekorasi pakaian, terciptalah seni batik seperti yang banyak kita jumpai sekarang ini. Budaya Bangsa yang sangat kaya telah mendorong lahirnya berbagai corak dan jenis batik tradisioanal dengan ciri khas sendiri. Banyak sekali jenis dan corak dan variasi batik tradisional sesuai dengan filosofi dan budaya masing-masing daerah yang amat beragam. 

Di Batik -, Anda akan mendapati semakin banyak corak dan variasi aplikasi batik dalam bentuk busana dan asesoris pakaian. Bahkan akan terus bertambah dengan kreatifitas Anda untuk memodifikasi desain-desain yang telah ada di sini saat ini. Ya, bagaimanapun kreatifitas Anda dalam memanfaatkan batik, ayo kita wujudkan itu bersama.

Selengkapnya tentang What is Batik, Hal-hal yang perlu Anda ketahui tentang Batik (Indonesia) bisa dilihat disini

.

Pemerintahan Pusat (Sistem pemerintahan di Indonesia) *

Sistem pemerintahan di Indonesia mengenal adanya berbagai lembaga negara. Salah satu lembaga negara yang ada di Indonesia adalah presiden. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan di Indonesia. Apa saja lembaga negara di Indonesia selain presiden? Organisasi pemerintahan tingkat pusat, yaitu presiden, wakil presiden, dan para menteri. 


Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Indonesia memerlukan lembaga-lembaga negara yang mempunyai tugas dan wewenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Lembaga-lembaga Negara dalam Susunan Pemerintahan Pusat
Setiap negara mempunyai bentuk dan sistem pemerintahan sendiri-sendiri.
Ada yang berbentuk kerajaan dan ada pula yang berbentuk republik. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Sedangkan sistem pemerintahan suatu negara disesuaikan dengan kondisi negara masing-masing. Untuk menyelenggarakannya, dibentuklah lembaga negara di Indonesia, yaitu:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Jumlah anggota MPR saat ini adalah 678 orang, terdiri  atas 550 anggota DPR dan 128 anggota DPD. Masa jabatan anggota MPR adalah 5 tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota MPR yang baru mengucapkan  sumpah/janji.

MPR bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun. Tugas dan wewenang MPR antara lain:
a. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.

b. Melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum.
c. Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan presiden/wakil presiden dalam masa jabatannya.
d. Memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya.
Perubahan (amandemen) UUD 1945 membawa perubahan terhadap kedudukan, tugas, dan wewenang MPR. MPR yang dahulu berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, pemegang, dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat, kini MPR berkedudukan sebagai lembaga negara yang setara dengan lembaga negara lainnya seperti presiden, DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan KY.

2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
3. Presiden
4. Mahkamah Agung (MA)
5. Mahkamah Konstitusi (MK)
6. Komisi Yudisial (KY)
7. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
8. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Persiapan Membuat Batik (PEMBATIKAN)



Persiapan kain mori untuk pembuatan batik terdiri atas berbagai macam pekerjaan, sehingga menjadi kain yang siap untuk dibatik. Pekerjaan tersebut meliputi :

- Memotong kain

Kain batik atau mori yang masih berbentuk gulungan dipotong–potong dengan ukuran sesuai panjang kain batik yang akan dibuat. Untuk membuat kain panjang untuk wanita (tapih) kain dipotong dengan ukuran 2,75 yard. Demikian pula untuk mori prima, tiap gulungan mempunyai ukuran panjang 48 yard (43 m) dan lebar ± 105 cm, biasanya dipotong menjadi 19 (ukuran batik normal) atau menjadi 20 (ukuranbatik sedang). Ukuran yang lain digunakan sebagai batik selendang, ikat kepala, sarung, hiasan dinding dan sebagainya. Selesai dipotong-potong, setiap ujung kain diberi lipatan kecil dan dijahit (diplipit), dengan maksud, agar benang–benang yang paling tepi tidak lepas (berjerabai).


Selengkapnya tentang Persiapan Membuat Batik (PEMBATIKAN) silakan klik disini

.

Pengguna Jasa Bursa Valuta Asing



Adanya kegiatan ekonomi yang bersifat internasional menyebabkan banyak pihak yang membutuhkan valuta asing. Pihak-pihak ini membutuhkan jasa bursa valuta asing. Mereka antara lain:
a. Orang yang membiayai anggota keluarganya yang hidup di luar negeri.
b. Para importir yang hendak membayar eksportir di luar negeri.
c. Para investor dalam negeri yang ingin membayar kewajiban-kewajibannya terhadap orang di luar negeri.
d. Orang-orang di dalam negeri yang akan membayar utang atau bunganya ke luar negeri.

e. Pedagang valas yang melakukan spekulasi terhadap naik turunnya nilai valuta asing.
f. Orang-orang dalam negeri yang akan berkunjung ke luar negeri.
g. Perusahaan-perusahaan asing (yang ada di Indonesia) yang akan membayar dividen kepada para pemegang sahamnya di luar negeri.
h. Pemerintah yang membutuhkan valuta asing untuk membiayai perwakilan-perwakilannya di luar negeri, menyelesaikan utang-utang luar negeri yang telah jatuh tempo, membayar bunga, dan untuk keperluan luar negeri lainnya.

Sistem Pemerintahan Kabupaten, Kota, dan Provinsi

Seperti pada pemerintahan desa dan pemerintah kecamatan, di dalam pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi pun juga terdapat lembaga-lembaga pemerintahan.
Lembaga-lembaga apa saja yang terdapat di kabupaten, kota, dan provinsi, serta bagaimana struktur organisasinya? Samakah dengan struktur organisasi yang terdapat pada pemerintahan desa dan pemerintah kecamatan?


Kabupaten, kota, dan provinsi masing-masing memiliki lembagalembaga pemerintahan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugasnya masing-masing dan untuk meningkatkan pembangunan di daerahnya. Di bawah ini akan dijelaskan secara singkat lembaga-lembaga yang terdapat pada pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi.


Lembaga-lembaga dalam Susunan Pemerintahan Kabupaten
Lembaga-lembaga dalam Susunan Pemerintahan Kota

Lembaga-lembaga dalam Susunan Pemerintahan Kabupaten/Kota
Lembaga-lembaga dalam Susunan Pemerintahan Provinsi

Struktur Organisasi Pemerintahan Kabupaten



Alur Perencanaan Proyek - Konsultan Perencanaan


TINJAUAN UMUM

Alur Perencanaan Proyek
Secara umum suatu perencanaan yang baik paling tidak harus dapat memberikan jawaban terhadap pertanyaan apa, mengapa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana terhadap suatu proyek yang akan menjadi objek perencanaan.
Ada tiga hal dalam perencanaan yaitu:
1. memilih.
2. memikirkan secara mendetail untuk memutuskan apa yang harus dilakukan.
3. menetapkan sasaran dan menjabarkan cara untuk mencapai sasaran tersebut.

Hak, Kewajiban, Tugas, dan Wewenang Konsultan Perencana
Menurut IAI (Ikatan Arsitek Indonesia) dan keputusan Dirjen Cipta Karya 1991 mengenai hubungan kerja antara arsitek dan pemberi tugas, perencana mempunyai beberapa hak antara lain:
-Perencana berhak menerima imbalan jasa sesuai dengan peraturan.
-Perencana berhak menolak segala bentuk penilaian estetis dan hasil rancangan baik yang dilakukan oleh pengawas maupun pemberi tugas.
-Perencana berhak mengembalikan tugas yang diberikan dengan alasan-alasan sebagai berikut :
a. Pertimbangan individu
b. Adanya kekuasaan di luar kedua belah pihak
c. Akibat kelalaian pemberi tugas
1. Arsitek berkewajiban menanggung yang diderita oleh pemberi tugas sebagai akibat langsung dari kesalahan yang dibuat, yang dapat dihindari dengan keahlian serta tata cara pelaksanaan yang lazim.
2. Arsitek berkewajiban untuk menanggung semua akibat segala pekerjaan apabila kesalahan tersebut dilakukan oleh arsitek secara sengaja.


Adapun tugas konsultan perencana berdasarkan acuan dari pedoman kerja antara arsitek dengan pemberi tugas, dalam SK Dirjen Cipta Karya No. 5/KPTS/CK 1984 dijelaskan bahwa tugas perencana mencakup beberapa lingkup pekerjaan, antara lain :
1. Lingkup Pekerjaan Pokok
a. Pembuatan sketsa gagasan rancangan pelaksanaan detail lengkap.
b. Pembuatan uraian dan syarat pekerjaan yang mencakup uraian umum dan syarat administratif serta teknis.
c. Penyusunan rancangan anggaran biaya.
d. Turut mengawasi dan menyeleksi proses pelelangan.


2. Lingkup Pekerjaan Pelengkap
Lingkup pekerjaan pelengkap adalah pekerjaan yang mungkin dilakukan dalam keadaan tertentu untuk mendukung perencanaan, yaitu:
a. Pembuatan maket dan gambar perspektif.
b. Penyelidikan tanah.
c. Penelitian dan pemetaan tapak.
d. Pencarian dan pengadaan data.

3. Lingkup Kerja Khusus
Merupakan pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus di luar bidang arsitektural. Seperti perhitungan konstruksi beton bertulang, konstruksi baja, instalasi listrik, dan pekerjaan lainnya.
1. Mengubah rancangan bangunan
Perencanaan secara tertulis mempunyai wewenang untuk memerintahkan pemborong memulai pengawasan terpadu dan mengadakan perubahan.
2. Melakukan pekerjaan tambahan
Perencana juga mempunyai wewenang untuk segera memerintahkan pemborong memulai pengawasan terpadu agar melakukan persetujuan terlebih dahulu dari pemberi tugas asal sesuai dengan jumlah biaya dalam pos pekerjaan tak terduga. Pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang tidak tercantum dalam uraian syarat-syarat serta tidak secara tegas disimpulkan dalam gambar-gambar arsitektural.
3. Menilai pembayaran angsuran kontraktor
Perencana berwenang menilai berdasarkan prestasi pekerjaan pada hari pemeriksaan sehingga pemborong berhak atau tidak untuk menerima seluruh atau sebagian pembayaran.
Sesuai dengan keputusan yang tercantum pada KEPRES No. 29 Tahun 1984 untuk disebut sebagai pihak konsultan perencana, maka harus memenuhi syarat-syarat administratif dan teknis.
1. Adapun syarat administratif sebagai berikut :
a. Memiliki akte notaris yang berisi tentang kepemilikan modal, bentuk badan hukum serta organisasi.
b. Memiliki Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK).
c. Memiliki Nomor Wajib Pajak (NPWP).
d. Terdaftar pada panitia pengadilan atau departemen kehakiman (tergantung bentuk usahanya).
e. Terdaftar pada badan perencana.
Untuk terdaftar pada DPU Propinsi Daerah Tingkat I (bidang Cipta Karya) suatu konsultan harus memenuhi :
a) Mengisi formulir dan dokumen pendaftaran dengan lampiran-lampiran :

Manfaat Korelasi

O1. Manfaat Korelasi bagi Pemerintah
Dapat digunakan untuk membandingkan tarif pajak tahun yang lalu (sebelumnya) dengan tahun yang berikutnya, sehingga dapat mengetahui suatu keuntungan atau pendapatan perusahaan.

02. Manfaat Korelasi bagi Pengusaha Besar
a. Untuk menetapkan kebijakan manajemen suatu perusahaan
b. Untuk menetapkan kebijakan perusahaan dalam bidang produksi dengan melihat hubungan antara tingkat upah dengan jumlah produksi
c. Untuk menetapkan strategi pemasaran suatu perusahaan berdasarkan korelasi antar biaya promosi dengan omset penjualan.

03. Manfaat Korelasi bagi Pengusaha Kecil
Untuk dapat mengetahui jumlah barang yang ditawarkan dengan harga barang yang telah ditetapkan. Agar pengusaha tidak mengalami kerugian, apabila jumlah penawaran dengan harga barang bertambah maka jumlah permintaan menurun.

04. Manfaat Korelasi bagi Konsumen
Untuk mengatur konsumen agar tidak terjadi pengeluaran lebih besar dari pada pemasukan.

05. Manfaat Korelasi bagi Kita
Untuk mengetahui hubungan antar biaya promosi dengan harga barang serta omset penjualan.


VARIABEL KORELASI

“ TOKO BIRU”
NO
NAMA BARANG
BIAYA PROMOSI
( X )
HARGA PENJUALAN
( Y )

XY

X2

Y2
1.
BUKU TULIS 1.250 1.500 1.875.000 1.562.500 2.250.000
2.
SHAMPO 5.950 6.000 35.700.000 35.402.500 36.000.000
3.
MIE INSTAN 850 950 807.500 722.500 902.500
4.
BERAS 3.100 3.200 9.920.000 9.610.000 10.240.000
5.
GULA 3.800 4.200 15.960.000 14.440.000 17.640.000
6.
PULPEN 1.300 1.500 1.950.000 1.690.000 2.250.000
7.
PENSIL 1.850 2.000 3.700.000 3.422.500 4.000.000
18.100 19.350 69.912.500 66.850.000 73.282.500


A ) Koefisien Korelasi
Þ 99% : Tingkat hubungan harga penjualan dengan biaya promosi sangat tinggi dan positif

B ) Determinasi Korelasi
= 0,98 = 98% Þ Harga penjualan sangat dipengaruhi oleh biaya promosi

C ) Non Determinasi Korelasi
Non Det = 1-
= 1- 0,98 = 0,02 = 2% Þ Harga penjualan dipengaruhi selain biaya promosi Misalnya : Upah tenaga kerja

Otonomi Daerah

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Negara Indonesia merupakan suatu negara yang sangat strategis dalam lalu lintas ekonomi dunia. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki wilayah yang luas dan penduduknya yang lumayan besar 13.677 pulau bukanlah suatu daerah yang ringan untuk ditangani ditambah lagi macam ragam budaya yang beraneka. Oleh karena itu perlu kiranya suatu sistem pengorganisasian yang sistematik dalam pengaturan wilayah-wilayah dalam ruang lingkup negara kesatuan Republik Indonesia.
Hukum administrasi negara merupakan hukum secara khusus mengenai seluk beluk daripada administrasi negara. Untuk sebagian hukum administrasi negara merupakan pembatasan terhadap pembebasan pemerintah, jadi merupakan jaminan bagi mereka yang harus taat kepada pemerintah, akan tetapi untuk sebagian besar hukum administrasi mengandung arti pula bahwa mereka yang taat kepada pemerintah menjadi dibebani berbagai kewajiban tugas bagaimana dan sampai dimana batasnya dan berhubung itu berarti juga bahwa wewenang pemerintah menjadi luas dan tegas.
Sejalan dengan perkembangan zaman hukum administrasi negara yang berfungsi mengatur sarana bagi penguasa untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat dan mengatur cara-cara partisipasi warga negara dalam proses pengaturan dan pengendalian administrasi negara tersebut tidak lagi dapat memenuhi keinginan rakyat dimana dalam administrasi negara eksekutiflah yang paling berperan dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintah administrasi negara. Dalam kehidupan kenegaraan peran pihak eksekutif dengan seluruh jenjang dan biro kratisasinya sangat-sangat besar, sedemikian besarnya sehingga ada kalanya administrasi negara diidentikkan dengan administrasi pemerintah negara.
Di era reformasi ini hukum administrasi negara diharapkan benar-benar dapat memenuhi keinginan rakyat. Menurut UUD 1945 sistem pemerintahan negara Republik Indonesia memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah disamping harus menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi dan peran serta masyarakat, potensi dan keanekaragaman daerah seyogyanya disertai pula dengan berpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Asas-asas umum pemerintahan yang baik itu meliputi:
  1. Asas kejujuran
  2. Asas kecermatan
  3. Asas kemurnian dalam tujuan
  4. Asas keseimbangan
  5. Asas kepastian hukum
Otonomi daerah adalah suatu pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintah kewenangan tersebut diberikan secara profesional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan-perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dengan ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998.
Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pembiayaan berdasarkan desentralisasi, dekonsentralisasi dan tugas pembantuan, perlu diatur perimbangan keuangan yang diatur berdasarkan pembina tugas dan tanggung jawab yang jelas antar tingkat pemerintah. Sebelumnya memang ada undang-undang nomor 32 tahun 1956 tentang perimbangan keuangan antar negara dengan daerah-daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Akan tetapi UU no. 32 tahun 1956 sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan dalam mendukung otonomi daerah yang telah berkembang pesat. Oleh karena itu dipandang perlu menetapkan undang-undang yang mengaturnya yang terwujud dalam UU no. 25 tahun 1999.

1.2. Perumusan Masalah
Terkait dengan pengelolaan program dan proyek pembangunan yang ada di daerah, maka prinsip-prinsip demokrasi mendorong peran serta masyarakat dan transparansi serta mengedepankan pemerataan dan keadilan dalam melaksanakan otonomi daerah menjadi sangat strategis. Artinya, peran masyarakat di daerah menjadi faktor utama di dalam proses pembangunan karena lebih banyak berfungsi sebagai “subyek” ketimbang sebagai “obyek”.
Banyak program dan proyek yang ada di daerah dengan biaya yang sangat besar dirumuskan, dilaksanakan, dan diawasi oleh pusat sedangkan daerah hanya sekedar dilihat sebagai tempat (lokasi) dari proyek tersebut sehingga daerah tidak diberi kesempatan untuk mengolah sendiri sumber daya yang ada di daerah tersebut.
Dengan otonomi daerah diharapkan dapat mendorong masyarakat daerah berperan aktif dalam pemanfaatan sumber daya yang ada serta pengontrol bagi pejabat daerah dalam mengatur proyek pembangunan daerah.
Godaan untuk melakukan sentralisasi dengan asumsi bahwa daerah mempunyai kemampuan yang terbatas sehingga pemusatan kekuasaan merupakan satu-satunya jalan pengamanan terbaik perlu segera dihindari. Apalagi jika pembangunan diartikan sekedar sebagai redistribusi kekuasaan dan sumber daya dan mengasumsikan bahwa hanya otoritas yang mempunyai landasan luaslah yang mampu melaksanakan perubahan dengan hasil baik.
Sehingga dapat kita rumuskan dari uraian diatas adalah: “sejauh mana kemampuan profesionalisme dan kuatnya ide-ide praktis dari pejabat daerah untuk mencapai administratif dan ekonomis dalam pelaksanaan otonomi daerah.

1.3. Kerangka Teori
Hal – hal yang akan kita bahas meliputi beberapa hal yaitu, meliputi:
  1. Kesiapan daerah dalam menghadapi era otonomi
  2. Ketimpangan yang harus dihadapi pada era otonomi
  3. Upaya pejabat daerah dalam menghadapi ketimpangan yang terjadi
  4. Kemampuan pejabat daerah dalam mengatur perimbangan keuangan daerah dengan keuangan pusat
PEMBAHASAN
2.1. Kesiapan Daerah dalam Menghadapi Era Otonomi
2.3. Upaya Pejabat Daerah Dalam Mengatasi Ketimpangan yang Terjadi dalam masalah Otonomi

2.4. Kemampuan Pejabat Daerah Dalam mengatur Perimbangan Keuangan Daerah Dengan Pusat



PENUTUP
3.1. Kesimpulan
1. Pemberian otonomi daerah dipandang perlu dalam menghadapi perkembangan baik yang terjadi di dalam negara maupun di luar negara.
2. pemberian subsidi yang tak terbatas dari pusat mengakibatkan daerah malas dan selalu bermanja kepada pusat sehingga terjadi penurunan pendapatan daerah.
3. artikulasi otonomi daerah kepada aspek-aspek finansial belaka tanpa pemahaman substantive yang cukup terhadap hakikat otonomi itu sendiri dapat menjadi boomerang baik bagi pusat maupun bagi daerah.
4. kebutuhan pembiayaan diperlukan bagi pelaksanaan kewenangan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

3.2. Saran-saran
Upaya yang didapat dilakukan pejabat daerah agar dapat membangun wilayah secara mandiri dapat dilakukan melalui beberapa alternatif optimalisasi aset dan sumber daya yaitu penggalian pendapatan asli daerah yang dapat di peroleh dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, lain-lain penerimaan yang sah (Dana Darurat; penerimaan lainnya).
Pemerintah pusat seyogyanya secara ketat mewajibkan daerah untuk mensosialisasikan setiap peraturan di level daerah agar sebanyak mungkin diketahui oleh masyarakat. Peran serta masyarakat lebih diutamakan dalam format yang demokratis.
Peningkatan kinerja pejabat daerah berdasarkan asas profesional dan integritas yang tinggi serta diperlukannya reorientasi paradigma.


DAFTAR PUSTAKA
-Indra Lesmana, “Ranjau-Ranjau Otonomi Daerah”, Pondok Edukasi, Solo, 2002.
-Bachsan Mustafa, SH., “Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara”, Alumni, Bandung, 1985.
-Philipus M. Hadzon, R. Sri Soemantri, Bagir Manan, “Pengantar Hukum Administrasi Indonesia”, Gajah Mada Universitas Press, Yogyakarta, 1995.
- Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 25 tahun 1999. (Indra Lesmana, Ranjau-ranjau Otonomi daerah, Padat Edukasi 2003, hal 86).
 

Properti Syariah



Pasang Depot Air Minum Isi Ulang


.
Besi Beton + Wiremesh Murah


© 2011 - 2021 | Buku PR, TUGAS, dan Catatan Sekolah | www.suwur.com | pagar | omaSae | AirSumber | Amanah JayaSteel, | Bisa Mulia |