MENDAGRI : MASIH BANYAK ORMAS ANTI PANCASILA. NASJO : MASIH BANYAK BAHKAN SEMUA KADER PARTAI TERLIBAT KORUPSI !

Oleh : Nasrudin Joha

Pak Mendagri, Tjahjo Kumolo infonya bersedih karena masih ada organisasi masyarakat (ormas) yang menolak ideologi Pancasila. Menurut dia, menjaga ideologi negara merupakan tugas seluruh komponen bangsa, tidak hanya pemerintah atau aparat semata.

Tjahyo, menyayangkan selama 74 tahun merdeka tapi masih ada saja oknum dan ormas yang terang-terangan menolak idelogi Pancasila. Menurutnya, ini menjadi tantangan untuk mengatasi persoalan-persoalan bersama. (16/7/2019).

Pak menteri ini aneh, berulangkali bicara berbusa-busa soal Pancasila. Seolah, rakyat negeri ini bisa kenyang disuguhi pancasla. Padahal, rakyat tidak pernah merasa menderita atau bersedih karena Pancasila.

Justru, rakyat menderita, sedih dan marah karena kelakuan kader partai yang banyak mengkorupsi uang negara, maling duit rakyat. Bahkan, untuk korupsi partai politik bukan lagi disebut oknum, karena nyaris semua partai terlibat kasus korupsi.

Jadi, penderitaan, kesedihan dan kemarahan rakyat itu terhadap partai politik, bukan terhadap ormas. Ormas di negeri ini, tidak memiliki sejarah melukai hati rakyat, kecuali ormas yang terbiasa dan gemar membubarkan pengajian. Itupun dianggap paling Pancasilais, paling NKRI.

Mayoritas rakyat, justru merasa menderita, sedih dan marah dengan kelakuan sejumlah kader partai politik yang terlibat korupsi. Mereka inilah, yang membuat rakyat hidup susah dan menderita, bukan ormas.

Kita tengok 'prestasi' korupsi partai politik :

Dari PDIP, kita dibuat marah oleh kelakuan Supian Hadi. Supian, yang menjabat Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), menjadi pasien KPK dan disebut merugikan negara lebih dari Rp 5,8 triliun.

Tak lama setelah Era Reformasi bergulir, tepatnya pada 2002, tercatat telah terjadi 341 kali perkara korupsi yang dilakukan oleh kader dari 12 partai politik. Kader PDIP menjadi jawara dengan menyumbang 120 kasus, lalu disusul Golkar dengan 82 kasus dan Demokrat 42 kasus. Posisi selanjutnya ditempati PAN dengan 36 kasus, PKB 18 kasus, PPP 15 kasus, Gerindra 10 kasus, Hanura 7 kasus, PKS 4 kasus, PBB 3 kasus, PKPI 2 kasus dan Nasdem 2 kasus.

Jika telisik lebih jauh pada dua tahun terakhir, kedua parpol peringkat atas, PDIP dan Golkar, seperti tengah berlomba menyumbang para kader mereka untuk menjadi pasien KPK. Pada 2016, ada tiga kepala daerah dari PDIP yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, yakni: Ojang Sohandi (Subang), Bambang Kurniawan (Tanggamus), dan Taufiqurrahman (Ngajuk). Tahun 2017, lagi-lagi ada tiga orang, yakni Sri Hartini (Klaten), Eddy Rumpoko (Batu) dan Mas’ud Yunus (Mojokerto).

Golkar tak mau kalah. Hingga akhir 2017, ada 5 kepala daerah dari parpol berlambang beringin ini yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Mereka adalah Ridwan Mukti (Bengkulu), Siti Mashita Soeparno (Tegal), OK Arya Zulkarnaen (Batubara), Tubagus Iman Ariyadi (Cilegon), Rira Widyasari (Kutai). Jumlah ini naik drastis dari 2016 di mana hanya 2 kepala daerah kader Golkar yang diciduk KPK, yaitu Suparman (Rokan Hulu) dan Yan Anton Ferdian (Banyuasin).

Indeks korupsi yang dirilis ICW periode 2002-2014 mencatat skor tertinggi PDIP sebagai parpol yang paling rentan kadernya terlibat korupsi. Tiga besar dari riset ICW itu adalah PDIP (7.7), PAN (5.5), dan Golkar (4.9).

Sejumlah nama politisi juga tersangkut kasus korupsi itu. Seperti Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (PDIP/KTP-el), Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (PDIP/KTP-el), Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey (PDIP/KTP-el) dan Angota DPR Arif Wibobo (PDIP/KTP-el). Lalu juga ada Setya Novanto, Chairuman Harahap, Agun Gunanjar, dan Markus Nari dari Golkar yang ikut terbelit dugaan bagi-bagi uang Rp2,3 triliun pada proyek KTP-el itu.

Kemudian di kasus Bakamla, ada anggota DPR dari Golkar Fayakhun Andriadi dan politikus PDIP Ali Fahmi. Sejumlah nama politisi lain juga disebut di kasus ini, seperti Setya Novanto (Golkar), Eva Sundari (PDIP), dan Bertus Merlas (PKB). Tinggal menunggu waktu saja, para politisi terduga korup ini untuk menuai perbuatannya. Mereka dipilih rakyat guna memperjuangkan aspirasi, bukan untuk mencuri.

Lah, ini semua yang bikin rakyat menderita, sedih dan marah. Jadi, Pak Mendagri itu keliru jika sedih dan marah kepada ormas. Justru, seharusnya sedih dan marah pada partai politik.

Kasus teranyar, kader Nasdem yang menjabat Gubernur Kepri juga dicokok KPK. Kasusnya juga sama : korupsi, maling duit rakyat, bikin sengsara rakyat.

Jangan karena banyak masalah mau cuci tangan, goreng isu Pancasila, tuding pihak lainnya anti Pancasila, salahkan ormas. Apa korupsi partai politik itu Pancasilais ? Kalau makna pancasilasis adalah juara melakukan korupsi, lebih baik buang saja Pancasila ke keranjang sampah peradaban.

Bosan, kami setiap hari dicekoki Pancasila sementara korupsi terus meraja lela. Kami, diminta taat pada mitos Pancasila, sementara rezim terus asyik tenggelam dalam kasus korupsi. Memuakan ! [].