Catatan Ekonomi 2018 : Kapan Indonesia bisa Sejahtera ?

*Catatan Ekonomi 2018 : Kapan Indonesia bisa Sejahtera ? (bagian 2)*
Oleh : Adi S. Soeswadi

*3. Kurs Rupiah*

Pada tahun 2018, kurs rupiah melemah hingga melewati batas psikologisnya, lebih dari 14.000 / US$. Bahkan melemah hingga puncaknya mencapai 15.000 / US$. Salah satu faktor eksternal penyebabnya adalah dinaikkannya suku bunga acuan bank sentral AS Federal Reserve. Disamping juga faktor internal, besarnya defisit transaksi berjalan dari pada transaksi modal dan finansial. Defisitnya mencapai 13,7 miliar dolar AS, sedangkan transaksi modal dan finansial hanya mencapai 6,5 miliar dolar AS.

Upaya mengatasi pelemahan rupiah telah dilakukan. Diantaranya dengan menaikkan suku bunga acuan BI sebesar 125 basis poin, BI mengintervensi pasar dengan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) hinggga mencapai  11,9 T, kewajiban memakai biodiesel 20% atau B20 dan mendorong tingkat komponen dalam negeri (TKDN) kepada perusahaan BUMN dan swasta.

Namun usaha tersebut belum bisa mengembalikan nilai rupiah, tetap bertengger di atas 14.000 / US$. Hal itu menunjukkan betapa mata uang kita sangat rentan terhadap pengaruh luar, karena didasarkan pada US$. Dengan mudahnya para pemilik modal memindahkan uangnya ke tempat lain karena faktor interest/riba atau isu-isu yang lain. Terlihat begitu mudahnya kedaulatan negara dikendalikan oleh para pemilik modal. Inilah kelemahan uang kertas yang tidak ditopang emas dan perak.

*4. Penguasaan Sumber Daya Alam*

Bukan menjadi rahasia lagi kalau sumber daya alam Indonesia hampir 90% telah dimiliki oleh swasta atau asing. Padahal dengan kekayaan Indonesia yang begitu melimpah seharusnya bisa memberi kesejahteraan rakyat dan memenuhi kebutuhan anggaran belanja negara yang dari tahun ke tahun nilainya selalu meningkat. Sedangkan pajak yang selama ini selalu menjadi andalan utama pemasukan negara tidak mampu mencapai target yang diharapkan.

Alih-alih ingin menguasai kembali sumber daya alam, yang terjadi malah memberi kesempatan asing untuk tetap menguasainya. Buktinya adalah pembelian 51 persen saham freeport oleh Inalum senilai US$ 4 miliar. Akibat pembelian tersebut justru memungkinkan kontrak freeport akan berlanjut hingga 2041. Padahal kalau mau menunggu hingga kontrak berakhir pada tahun 2021, tambang freeport bisa kembali 100 persen. Kerugian tersebut semakin bertambah karena pembelian tersebut dilakukan dengan utang, sehingga akan memberatkan negara.

(bersambung…)